Sejumlah pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari penjara. Karena Pak Ahok dianggap menjadi korban kriminalisasi dan tidak bersalah.
Pernyataan para pakar itu dimuat oleh akun Facebook UN Human Rights-Asia pada hari Senin (22/5/2017). Para pakar yang memberikan pendapat adalah pelapor khusus tentang kebebasan agama dan keyakinan. Mereka itu adalah Ahmad Shaheed sebagai pelapor khusus tentang kebebasan dalam beropini dan berekspresi, David Kaye sebagai pakar independen dalam memajukan tatanan internasional yang demokratis dan adil, serta Alfred de Zayas. Pernyataan tersebut berhasil di kutip oleh JituBerita , pada hari Senin ini.
Ketiga orang ini mengimbau kepada pemerintah Indonesia segera membatalkan hukuman bagi Pak Ahok dalam pengajuan banding atau memperluas bentuk pengampunan kedalam bentuk apa pun yang tersedia di dalam tatanan hukum Indonesia agar Basuki (Ahok) segera dibebaskan dari penjara.
Para pakar HAM PBB ini dianggap hasil sidang Ahok sangat mengecewakan. Pasalnya penodaan agama itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang dipegang oleh negara Indonesia.
"Kasus ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan pasal penodaan agama ini bisa saja digunakan untuk membenarkan intoleransi dan ujaran kebencian. Karena Pasal penodaan agama ini tidak cocok dengan masyarakat demokratis seperti di Indonesia dan dapat merugikan pluralisme di negara tersebut," ungkap para pakar HAM PBB kepada JituBerita.
Para pakar tersebut menyimpulkan bahwa vonis penodaan agama yang diputuskan untuk Basuki (Ahok) akan merongrong kebebasan beragama dan keyakinan serta kebebasan berbicara di negara Indonesia. Demikianlah pernyataan ini yang disampaikan di akun Facebook UN Human Rights-Asia.
0 komentar :
Posting Komentar