Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsy mengatakan, sebagian pihak di DPRD Jakarta sudah mengambil keputusan, bahwa dalm setiap rapat mereka semua tidak mau melakukan rapat bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) karena bertatus terdakwa. Seharusnya Presiden Joko Widodo harus peka, karena status Ahok sebagai terdakwa yang sedang menjalani sidang di pengadilan.
Aboebakar mengaku, sangat kanget mendengar ada pemberitaan bahwa Presiden RI Joko Widodo satu mobil dengan Basuki yang sedang menumpangi mobil Kepresidenan RI 1. Dan peristiwa tersebut terjadi ketika Jokowi sedang meninjau proyek infrastruktur di Jakarta, Kamis (23/2/2017) siang, serta dirinya didampingi oleh Ahok meninjau ke lokasi proyek simpang susun Semanggi.
Oleh karena itu, maka Aboebakar Alhabsy menilai hal ini bisa menimbulkan hal berbagai spekulasi di kalangan masyarakat Indonesia.
Aboebakar melanjutkan, peristiwa ini akan menimbulkan konflik kepentingan dengan para jaksa dan hakim yang sedang memprosesnya. "Jangan sampai hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya," lanjut dia.
Disisi lain, menurut Aboebakar, bahwa Presiden ini seharusnya juga peka terhadap situasi dimana ada sebagian masyarakat yang menuntut penonaktifan Ahok sebagai Gubernur. Dan Jokowi pun memilih semobil dengan Ahok, pasti publik langsung akan mengambil spekulasi, kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari Gubernur.
"Seharusnya Presiden mampu menjaga nama dari jabatannya, apalagi banyak sekali persoalan yang ditimbulkan dari status Basuki pada saat ini. Jangan sampai publik akhirnya mengambil sebuah spekulasi bahwa ini adalah bentuk pengistimewaan atau bentuk perlindungan terhadap Gubernur DKI yang sedang aktif ini," ujar Aboebakar.
POKER ONLINE | JUDI ONLINE | AGEN POKER | POKER ONLINE TERPERCAYA | JUDI POKER ONLINE | AGEN POKER TERPERCAYA | DOMINO ONLINE | CAPSA ONLINE | CEME ONLINE
Maka, Aboebakar Alhabsy menyatakan, akibatnya publik sudah meyakini persoalan ini yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan Mendagri yang sangat menolak untuk menonaktifkan status Ahok.
