Sandi Ingin Jadikan RPTRA Sebagai Wadah Perjodohan, Ini Penolakan Keras dari Komunitas Perempuan

JituBerita - Dari sekelompok perempuan yang menamakan diri Perempuan Peduli Kota Jakarta menyatakan keprihatinan atas hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua. Karena menurut mereka, hasil Pilkada DKI Jakarta dibangun dari politisasi agama yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, dan mengancam tata negara Indonesia yang sudah berjalan baik.

Ruby sebagai Perwakilan Perempuan Peduli Kota Jakarta, mengatakan, pihaknya akan menuntut empat poin utama kepada gubernur baru DKI, antara lain meneguhkan fondasi kebangsaan Indonesia yang berstandar pada pilar Pancasila, NKRI, Kebinekaan, serta UUD 1945, karena hal ini tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia.

Ruby menjelaskan, point kedua untuk gubernur baru bisa menjaga Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang sesuai dengan Pergub No 4 Tahun 2016, di mana RPTRA mengedepankan prinsip kemitraan pada masyarakat Jakarta. Ketiga, memastikan kesinambungan dan peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas yang sudah dibangun di Pemprov DKI sebagai fondasi reformasi birokrasi. Keempat, menghentikan segala bentuk kekerasan di ranah publik, menjadi penyebaran kebencian di masjid, seperti demonstrasi yang menggangu ketentraman dan berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengajak semua perempuan dan keluarganya untuk berperan aktif di dalam merawat kebinekaan, dengan memaksimalkan peran perempuan agar kedamaian dan kebaikan bagi penduduk Kota Jakarta maupun negara yang kita cintai akan segera terwujud," papar Ruby Kholifah.