JituBerita - Dana sebesar Rp 345,067 miliar sudah dihabiskan untuk membangun infrastruktur Simpang Susun Semanggi sepanjang 1,6 km. Groundbreaking proyek ini sudah dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tanggal 8 April 2016 lalu.
Meski tercatat sebagai proyek Pemprov DKI Jakarta, hal uniknya adalah pembangunan infrastruktur ini sama sekali tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang artinya proyek tersebut tidak memakai uang rakyat DKI.
Berdasarkan dari catatan Pemprov DKI Jakarta, proyek infrastruktur ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, yang sebagai anak perusahaan asal Jepang bernama Mori Building Company.
KLB merupakan sebuah instrumen penataan ruang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di UU tersebut berisi, pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan yang sesuai dengan ketentuan tertera, serta sudah berisi izin yang sudah diberikan secara resmi.
Jadi apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda. Dengan cara ini, maka Pemprov DKI yang di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dapat mendorong para pengembang lebih tertib membangun sesuai dengan izin yang sudah diberikan. Tak hanya itu saja, Pemprov juga memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya.
Sehingga dana APBD itu bisa digunakan untuk membiayai program lain yang lebih menyentuh pada masyarakat ibu kota seperti subsidi angkutan umum hingga subsidi biaya pendidikan.
0 komentar :
Posting Komentar