Pasal Penahanan Ahok Langsung Digugat ke MK, ini Penjelasan Permohonan

     Berita Terbaru - Selama proses penyidikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ditahan. Namun ia sendiri tiba-tiba ditahan setelah keluar dari vonis PN Jakut, padahal keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap, dan masih ada yang janggal. Kemudian Zain Amru Ritonga menggugat pasal penahanan ke Mahkamah Konstitusi.

     Oleh karenanya, PN Jakut hanya menahan Ahok berdasarkan dengan Pasal 193 ayat 2 huruf a yang menyatakan: Pengadilan negeri menjatuhkan putusan ini, jika terdakwa tidak segera ditahan, maka dapat memerintahkan supaya terdakwa itu harus ditahan, dan apabila dipenuhi dengan ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, maka hal itu sudah cukup.

     Kuasa Hukum Pemohon bernama Bonget Jhon Sihombing menjelaskan, Pasal penahanan yang dikenakan oleh Ahok telah menimbulkan suatu perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat yang luas. Dengan adanya penjatuhan putusan dari majelis hakim agar terdakwa tersebut segera ditahan, padahal selama persidangan ia tidak ditahan. Walaupun Ahok masih ada proses banding namun disisi lain ,ada yang berpendapat masih bisa ditangguhkan penahanannya.

     Bonget mengatakan, kalangan berpendapat tidak dapat ditangguhkan penahanannya karena banyak alasan putusan pemindahan dan perintah penahanan harus segera diterima sebagai kenyataan hukum serta berkekuatan eksekutorial. Jadi, hal ini sudah menjadi suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar sampai ada putusan di atasnya yang berwenang membatalkan putusan tersebut. Oleh karenanya, Pemohon juga menilai penahanan Ahok itu di luar kelaziman. Sebab, banyak kasus-kasus yang serupa, tetapi PN tidak dapat menahan terdakwa.

     "Dalam kasus Basuki (Ahok) yang sebagai terdakwa ditahan pada saat penjatuhan putusan dari mejelis hakim dengan dasar pertimbangan Pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP. Jadi sidang panel dalam pemeriksaan pendahuluan nanti akan di pimpin oleh hakim konstitusi yang bernama Prof Saldi Isra. Sidang akan kembali dilakukan pada tanggal 3 Juli 2017 dengan agenda memperbaiki permohonan," jelas Bonget kepada wartawan BeritaJitu.