Ini Komentar Dari Pengamat Politik Soal Presiden yang..

     Berita Terbaru - Berbagai permintaan yang diajukan oleh kubu Habib Rizieq Shihab kepada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo untuk segera turun tangan menghentikan berbagai kasus hukum yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) beserta kawan-kawan. Baik itu permintaan yang diterbitkan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), abolisi maupun rekonsiliasi.

     Pengamat politik bernama Ray Rangkuti kepada wartawan BeritaJitu menjelaskan, dirinya menanggapi soal rekonsiliasi dan berpendapat bahwa adanya tawaran dari kubu Habib Rizieq yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka secara tidak langsung pemerintah membenarkan adanya kriminalisasi yang selama ini dituduhkan oleh kubu Habib Rizieq. Karena hal itu secara langsung menyatakan bahwa seolah-olah sang Presiden RI bersama dengan aparat penegak hukum dengan sengaja membuat persoalan-persoalan hukum. Kalau Presiden mengiyakan maka asumsi yang selama ini dibangun oleh pihak Rizieq Shihab, maka kasusnya itu akan diada-adakan.

     Ray juga menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi melanggar hukum jika melakukan rekonsiliasi atau memberikan abolisi atas berbagai kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab. Karena permintaan itu diterima oleh Presiden seolah-olah membenarkan adanya tuduhan yang dialamatkan oleh kubu Rizieq sendiri kepada pemerintahan dengan sengaja mencari-cari dasar hukum untuk mengkriminalisasi seseorang. Tentu hal ini tidak akan menguntungkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

(Baca Berita Nasional : Gaji Presiden Jokowi dan Wapres JK Naik! Begini Jawaban Sebenarnya)

     Sementara itu, terkaitnya pernyataan Habib Rizieq untuk revolusi jika tawaran rekonsiliasi itu ditolak, maka Ray sendiri menilai bahwa hal tersebut sudah sering digunakan oleh Ketua Dewan Pembina Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu. Jadi, Ray juga mengatakan dirinya akan menunggu soal revolusinya bagaimana, karena hal ini sudah sering di katakan.