JituBerita - Presiden RI Joko Widodo membenarkan bahwa Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kini sedang mengkaji keberadaan organisasi masyarakat anti- Pancasila di Indonesia. Meski demikian, Jokowi belum dapat memastikan apakah ormas itu akan dibubarkan atau tidak.
"Ini yang mau kami kalkulasi oleh Menko Polhukam yang bisa dilihat dari payung hukumnya. Jadi hal ini di tunggu saja dari Menko Polhukam. Kami juga belum mengetahuinya apa yang akan mereka lakukan," ujar Jokowi usai acara pengusaha Nahdliyin di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017) Kemarin.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia memang merupakan negara demokrasi. Dalam negara yang demokratis, seluruh elemen bebas mengekspresikan pendapat di muka umum.
Namun, ada aturan yang sudah di tetapkan dan wajib di ikuti peraturan tersebut. Misalnya, tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan keamanan sosial.
"Jangan sampai energi kita ini habis setiap harinya hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Jadi Apakah terus kita ulang-ulang seperti hal ini? Ndak. Ndak. Tidak. Saya sampaikan, tidak ya," tutur Jokowi.
Menko Polhukam bernama Wiranto sebelumnya mengakui tengah menggodok wacana pembubaran ormas yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. "Kalau ada suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, ya ini harus segera dibubarkan. Kita tanya saja masyarakat, kalau ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kamu biarkan tidak?" ujar Wiranto, Kamis (4/5/2017).
Wiranto tidak menyebutkan secara rinci tentang soal ormas mana yang dimaksud bertentangan dengan hakPancasila.
0 komentar :
Posting Komentar