JituBerita - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai tim transisi yang ingin dibentuk oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak sejalan dengan sistem pemerintahan daerah, apalagi mereka ingin merombak pejabat langsung. Karena menurut Ahok, pembentukan tim transisi untuk merealisasikan janji kampanye bisa saja dilakukan, asalkan tidak mengubah kebijakan itu secara langsung yang sudah ia susun selama lima tahun menjabat.
Apalagi masa jabatan Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, masih sedang berlangsung hingga bulan Oktober 2017. Maka masih ada pekerjaan rumah yang harus mereka kebut untuk segera dituntaskan.“Jadi ini bukan pergantian Presiden. Transisi gimana? Emang kamu Presiden? Kita bukan Presiden langsung suka-suka ganti menteri, kamu sudah masuk jabatan tapi enggak bisa ganti kepala dinas langsung. Kira-kira begitu ya,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.
Ahok kembali mengatakan, kalau pun ada pergantian jabatan di pemerintahan DKI yang ingin dirombak oleh pasangan Anies- Sandi ketika sudah menjabat, itu harus melalui mekanisme yang ada. Jadi perombakan jabatan baru bisa dilakukan, ketika mereka sudah menjabat selama delapan bulan. Dan itu juga harus melalui persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Karena pemerintahan provinsi yang mereka pimpin tidak sama dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. “Kalau presiden yang baru masuk, semua Menteri di ganti. Ini tidak,” kata Ahok.
Perombakan Pejabat
Sebelumnya, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengungkapkan tim bentukannya itu hanya untuk membangun komunikasi dengan pemerintahan pada saat ini, agar segala bentuk program kampanyenya bisa dimasukkan ke dalam APBD 2018 dan APBD Perubahan 2017. Namun di sisi lain, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies – Sandi bernama Mohammad Taufik, menyatakan perombakan pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mungkin dilakukan pada saat setelah masa jabatan resmi Gubernur berakhir.
0 komentar :
Posting Komentar